Dugaan Konflik Kepentingan di Seleksi Direksi Perumda Garut, Anggaran dan Proses Dinilai Bermasalah

Caption : Kuasa Hukum GLMPK, Asep Muhidin, S.H., M.H. (tengah) saat menyampaikan pernyataan dalam rapat bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Garut terkait polemik seleksi direksi Perumda Tirta Intan Garut, Selasa (2/7/2025). Turut hadir sejumlah aktivis GLMPK dan pejabat Pemkab Garut. (Foto Dok GLMPK)

“Kami ingin memastikan apakah ada unsur paksaan atau kepentingan politik dalam proses ini, serta meminta pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran ratusan juta tersebut,” tegas Yogi.

Honor Pansel Dipertanyakan

Ketua GLMPK, Bakti Syafaat, turut menyoroti besaran honor yang diterima anggota Pansel. Ia mengaku mendapat informasi bahwa Ketua Pansel yang juga menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Garut diduga menerima honor mencapai puluhan juta rupiah.

“Ketiga direksi mungkin merasa dirugikan, sementara Pansel mendapat keuntungan. Informasinya, Ketua Pansel menerima honor belasan hingga puluhan juta, tetapi belum ada keterbukaan terkait jumlah pastinya,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Hukum Setda Garut, Ida Farida, mengaku tidak mengetahui soal anggaran Pansel tersebut.

Baca Juga:  Terlalu, Dari 29 Kecamatan Kontribusi Kupon Infaq Ramadhan Untuk Wilayah Garut Kota Masih 0 Persen

“Saya tidak tahu persis, silakan langsung konfirmasi ke Bagian Ekonomi atau Koordinator Pansel, Pak Dedi,” kata Ida.

Upaya konfirmasi ke Kepala Bagian Ekonomi, Bambang, belum membuahkan hasil karena yang bersangkutan tidak berada di kantor.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *