Berita  

Kemenko Polkam Tegaskan Penyedia Jasa TIK Wajib Sejalan dengan Standar Keamanan Nasional

Caption: Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam Marsda TNI Eko Dono Indarto (ketiga dari kiri) bersama jajaran narasumber saat membuka Rapat Koordinasi Akselerasi Menuju Zero Blankspot dan Penguatan Kapasitas Keamanan Siber di Seluruh Indonesia, yang digelar di Yogyakarta, Kamis (26/6/2025). Kegiatan ini dihadiri perwakilan Kementerian, BSSN, APJII, dan pemerintah daerah guna membahas strategi percepatan pemerataan akses digital dan keamanan siber nasional.

Dalam forum tersebut, Deputi Bidkoor Kominfo turut menyampaikan pesan Menko Polkam Budi Gunawan yang menegaskan bahwa transformasi digital kini menjadi kebutuhan mutlak, bukan lagi sekadar opsi.

“Namun, kita harus jujur bahwa masih ada kesenjangan signifikan dalam pemerataan akses dan kualitas layanan TIK di Indonesia,” katanya.

Data terbaru BAKTI Kominfo per Maret 2025 mencatat dari 84.276 desa di Indonesia (Data BPS), sebanyak 8.065 desa atau sekitar 9,6% masih memiliki cakupan sinyal dan kualitas internet rendah. Bahkan, 1.849 desa atau 2,2% belum terjangkau sinyal seluler sama sekali — mayoritas berada di wilayah strategis seperti Papua, Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi.

“Ini bukan semata soal infrastruktur digital, tetapi menyangkut hak dasar warga negara atas informasi yang setara. Agenda Zero Blankspot harus menjadi wujud keadilan pembangunan nasional,” tegasnya.

Baca Juga:  Polres Garut Tegaskan Pelayanan Hukum Tanpa Tebang Pilih, Warga Diminta Berani Lapor

Lebih lanjut, Eko Dono mengingatkan bahwa digitalisasi masif tanpa sistem keamanan yang memadai justru membuka kerentanan terhadap ancaman siber yang semakin kompleks. Dalam dua tahun terakhir, tren serangan siber terus meningkat baik dari segi jumlah, metode, maupun sasaran, mulai dari lembaga pemerintah hingga data pribadi masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *