“Pendidikan nonformal seperti PKBM dirancang untuk membantu mereka yang tak tersentuh sistem pendidikan formal. Jika ini disalahgunakan demi keuntungan, maka yang dirugikan adalah masyarakat bawah,” kata salah satu aktivis pendidikan Garut yang enggan disebut namanya.

Pansus LKPJ DPRD Janji Terus Kawal

DPRD Garut melalui Pansus LKPJ memastikan akan terus mengawal isu ini sampai tuntas. Evaluasi terhadap lembaga pendidikan nonformal akan diperketat, dan rekomendasi penindakan akan dikeluarkan bagi lembaga yang terbukti menyimpang dari regulasi.

“Penertiban dan pengawasan harus jadi prioritas. Kami ingin memastikan bahwa program pendidikan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, bukan dijadikan ladang bisnis oleh oknum tak bertanggung jawab,” tutup Yudha.

Isu ini diprediksi akan terus bergulir dan menjadi perhatian utama dalam evaluasi akhir LKPJ Bupati Garut 2024. Publik kini menanti tindakan konkret, bukan sekadar wacana.***