Garut24.Com || GARUT.- Dinamika di lingkup birokrasi Kabupaten Garut kembali diwarnai isu serius. Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut menyoroti dugaan keterlibatan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (PERKIM) dalam praktik melindungi mafia proyek infrastruktur di wilayah tersebut.
Dalam konferensi pers yang digelar Sabtu (11/05/2025), perwakilan PPD HMI Garut, Kang Pram, mengungkap adanya indikasi kuat manipulasi proyek yang melibatkan oknum di Dinas PERKIM. Dugaan tersebut mencakup pembiaran terhadap pelanggaran hukum, pengurangan volume pekerjaan, hingga penggunaan material yang tidak sesuai standar spesifikasi.
“Kami tidak asal bicara. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan kajian dokumen, sejumlah proyek pada tahun anggaran 2024 terbukti tidak sesuai dengan kontrak kerja. Bahkan potensi kerugian daerah sangat besar karena banyak volume pekerjaan yang tak dikerjakan sebagaimana mestinya,” ungkap Kang Pram.
Lebih mengejutkan lagi, menurut Kang Pram, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diterima Pemkab Garut pada 10 Januari 2025 telah mengungkap hal tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut signifikan dari pihak terkait.
Saya sangat setuju ..dg penyelusuran dan aktion di Dinas Perkim..yg mmperkaya diri sendiri Sedati dulu..š¤š