.png)
Desakan untuk Aparat Penegak Hukum
Dalam pernyataannya, Kang Pram meminta agar Kejaksaan, Kepolisian, dan Inspektorat segera bergerak cepat untuk mengusut tuntas dugaan praktik koruptif di tubuh Dinas PERKIM. Ia menegaskan bahwa pembiaran terhadap pelanggaran ini hanya akan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Kalau tidak segera diusut, publik akan berpikir bahwa semua ini sudah menjadi budaya. Kami menyerukan Bupati Garut dan seluruh aparat penegak hukum untuk segera bertindak sebelum kepercayaan masyarakat benar-benar habis,” tegasnya.
HMI juga mendorong DPRD Garut untuk lebih aktif dalam fungsi pengawasannya, agar seluruh proses evaluasi berjalan terbuka dan tak menyisakan ruang untuk rekayasa.
Pemerintah Daerah Diminta Tidak Tutup Mata
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada respons resmi dari pihak Dinas PERKIM maupun Bupati Garut. Namun, isu ini telah menyedot perhatian publik dan menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai kalangan, termasuk masyarakat sipil dan pelaku usaha lokal.
