– Audit Lingkungan Independen, libatkan ahli dan perwakilan masyarakat.

– Tanggung Jawab Perusahaan atas kerusakan lingkungan, termasuk benteng jebol dan banjir.

WALHI Jabar: “Dari Awal Kami Sudah Ingatkan”

Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat, Wahyudin Iwang, mengaku pihaknya sudah sejak lama memperingatkan soal risiko lokasi pabrik.

“Kita udah bilang, lokasi itu rawan karena dekat sungai. Tapi nggak digubris. Sekarang buktinya banjir makin parah,” ujarnya.

Wahyudin juga mendesak pemerintah untuk mengecek ulang dokumen UKL-UPL dan AMDAL perusahaan.

“Kalau dokumennya nggak lengkap atau gak sesuai fakta lapangan, ini masalah serius,” tambahnya.

Pemkab dan KLHK Diminta Turun Tangan

Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Garut dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk:

– Audit Legalitas AMDAL secara menyeluruh.

– Paksa Perusahaan Transparan, karena publik punya hak untuk tahu.

– Tegakkan Sanksi bila ditemukan pelanggaran hukum.

Ayo, Jangan Tunggu Bencana Lebih Parah!

Isu ini bukan sekadar konflik warga dengan perusahaan. Ini soal keselamatan, soal masa depan lingkungan. Warga butuh keadilan. Alam butuh perlindungan. Dan perusahaan? Harus bertanggung jawab.