.png)
Meski isu ini sudah ramai, Plh. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Garut, Bambang Hapid, belum memberikan tanggapan resmi terkait polemik tersebut. Namun, para pengamat mengingatkan pentingnya verifikasi data yang lebih ketat untuk meminimalkan kecurangan.
“Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati. Jika ada pelanggaran, tindakan tegas perlu diambil agar kepercayaan publik terhadap sistem seleksi tetap terjaga,” kata seorang pengamat pendidikan.
Para peserta yang merasa dirugikan berharap pemerintah segera memberikan klarifikasi dan memastikan pengumuman hasil seleksi dilakukan secara transparan sesuai jadwal.
Polemik ini jelas menjadi ujian bagi pihak terkait untuk memperbaiki sistem seleksi PPPK agar lebih terpercaya. Bagaimana akhir dari drama ini? Kita tunggu langkah tegas dari pemerintah untuk menyelesaikan kegaduhan ini. Tetap semangat buat wargi Garut yang berjuang dengan jujur!***
