.png)
“Peraturan tata beracara ini penting untuk memastikan Badan Kehormatan bisa bekerja optimal dan nggak jadi area abu-abu yang bisa memicu konflik di masa depan,” jelasnya.
Penyusunan peraturan ini harus beriringan dengan aturan lain yang terkait dengan alat kelengkapan DPRD. Artinya, Peraturan Tata Beracara BK menjadi bagian dari paket aturan yang lebih besar, memastikan seluruh mekanisme di dalam DPRD berjalan sesuai aturan main yang jelas dan transparan.
Solusi atau Bumerang?
Jika DPRD tidak mengambil langkah konkrit segera, bukan tidak mungkin masalah pelanggaran kode etik akan terus muncul dan menjadi bom waktu.
Hasanuddin menegaskan, “Keterbukaan dan kejelasan prosedural ini adalah solusi bagi DPRD, atau sebaliknya, bisa jadi bumerang yang melemahkan lembaga legislatif tersebut.”
Jadi, DPRD, ayo bergerak cepat! Jangan sampai lambat gerak, nanti malah muncul masalah yang lebih besar di kemudian hari!(***)
